Esposin, SOLO - Pada tanggal ini terjadi hal yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia di Amerika Serikat, serta hal bersejarah lain.
1862
Undang-undang terkait pelarangan praktik perbudakan disahkan oleh Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln pada tanggal ini. Undang-undang ini secara remi bernama An Act to Secure Freedom to All Persons Within the Territories of the United States, 12 Stat. 432, ch. 111, §1,[1] atau secara singkat disebut juga sebagai Territorial Slavery Act of 1862. Undang-undang ini melarang praktik perbudakan di seluruh wilayah AS yang ada saat itu dan di masa depan. Kongres (parlemen) AS menerima UU itu pada 9 Juni 1862 dan Presiden Abraham Lincoln mengesahkannya pada 19 Juni 1862.
Setia Pearl dari Lombok Tembus Pasar Global Berkat Pelatihan Ekspor BRI Peduli
1961
Kuwait resmi merdeka setelah statusnya sebagai protektorat atau wilayah yang dilindungi oleh Inggris berakhir. Sheikh Abdullah Al-Salim Al-Sabah menjadi emir atau penguasa tertinggi negara merdeka dan berdaulat penuh Kuwait. Meski begitu peringatan hari kemerdekaan selanjutnya selalu digelar pada 25 Februari atau bertepatan dengan hari peringatan naik takhtanya Sheikh Abdullah. Ini lantaran tanggal 19 Juni dinilai terlalu panas untuk menggelar aneka peringatan di luar.
Status Kuwait sebagai protektorat Inggris bermula pada 1899 ketika penguasa saat itu, Sheikh Mubarak Al Sabah, meneken kesepakatan dengan pemerintah Inggris di India untuk mendapatkan perlindungan dari Inggris. Hal ini memberikan akses istimewa bagi Inggris untuk berdagang dengan Kuwait sekaligus mencegah pemerintah Usmaniyah Turki dan Jerman mendapatkan tempat strategis di wilayah utara Teluk Persia.
Pada saat kemerdekaannya pada 1961, Kuwait dianggap sebagai negara paling maju, modern, dan kaya di kawasan itu. Kuwait juga menjadi pelopor diversifikasi pendapatan negara agar tidak murni bergantung kepada minyak dan gas bumi seperti tetangga-tetangganya.

1982
Pada 19 Juni 1982 kesatuan Polisi Bersenjata Rakyat (The People's Armed Police Force) diresmikan, menjadi bentuk baru dari kesatuan yang dulunya disebut Pasukan Keamanan Umum Rakyat yang di bawah Kementerian Keamanan Umum pada masa rezim Mao Zedong, dan setelahnya berubah menjadi Korps Keamanan Umum yang berada di bawah Tentara Pembebasan Rakyat (People's Liberation Army, sebutan untuk tentara nasional China).
Dalam model barunya ini Polisi Bersenjata Rakyat bertanggung jawab langsung ke Partai Komunis China melalui Komisi Militer Pusat. Polisi Bersenjata Rakyat bersifat semimiliter, mirip dengan kesatuan Gendermerie di Prancis atau Carabinieri di Italia. Tugas utamanya adalah penegakan hukum, antiteror, penindakan huru-hara, tanggap darurat bencana, dan penjagaan perairan, serta mendukung operasi Tentara Pembebasan Rakyat saat perang.